| Sejatinya tidak boleh ada jarak antara pemerintah dan warganya. |
|
Jakarta [UNAS] – Indonesia merupakan negara berkepulauan yang memiliki banyak warga yang beragam dan tersebar dari Sabang hingga Meraoke. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah terkait otonomi daerah masing – masing wilayah perlu mempertimbangkan dan melihat langsung bagaimana kondisi nyata warga setempat. Papua dan Papua Barat, sebagai pulau terujung Indonesia nyatanya menjadi salah satu wilayah yang masih memprihatinkan.Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Pusat Pengkajian Politik dan Pengembangan Masyarakat (P4M) Universitas Nasional, Nia Elvina, M.Si. Untuk itu, Universitas Nasional sebagai pihak akademisi merasa perlu memberikan rekomendasi sebagai masukan bagi kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Hal ini pun diwujudkan oleh P4M Unas dengan menggelar diskusi ahli pada Rabu (20/8) di ruang Seminar Universitas Nasional, Blok I Lantai 3. Kegiatan yang bekerjasama dengan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan mengusung tema “Mengukuhkan Kepercayaan Masyarakat dalam Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat” tersebut dihadiri oleh para ahli ekonom, sosial, psikolog, antropolog dan lainnya, yaitu Kepala Sub. Direktorat Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Dr. Amich Alhumami, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Adriana Elizabeth, Sejarawan – Direktrur MSR, Dr (C) Andi Achdian, M.Si, Pengajar IPDN, Dr. Nurliah Nurdin, Pengajar Filsafat Politik Universitas Indonesia, Dr (C) Daniel Hutagalung, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas, Dr (C) Dedi Irawan, M.Si, Direktur P4M Universitas Nasional, Dr. Diana Fawzia, MA, Kepala Laboratorium Sosiologi Unas, Dr. Erna Ermawati Chotim, Pengajar Sosiologi UI, Dr (C) Hari Nugroho, Ekonom Senior di Indtitute for Development Economics anda Finance, Dr. Fadhil Hasan, Direktur Pascasarjana Program Studi Politik Unas, Dr. T.B. Massa Djafar, M.Si.”Kondisi di wilayah Papua dan Papua Barat sampai saat ini masih menjadi problematika yang cukup menarik perhatian kita, terutama dalam bidang otonomi daerah, khususnya pendidikan. Padahal perlu disadari oleh pemerintah, bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya terbatas pembangunan infrastruktur saja tapi yang utama adalah pembangunan manusianya melalui pendidikan dan budaya,” papar Sekretaris Pusat Pengkajian Politik dan Pengembangan Masyarakat (P4M) Universitas Nasional, Nia Elvina, M.Si, Kamis (21/8). Dalam diskusi tersebut, P4M Unas berharap pemerintah wilayah Papua dan Papua Barat dalam membuat kebijakan bagi wilayahnya dapat langsung turun ke lapangan dan berhubungan secara langsung dengan keadaan warga setempat. “Dalam membuat kebijakan itu kan harus dengan data yang valid, tidak bisa disamakan dengan kebijakan yang dari pusat saja. Oleh karena itu, melalui diskusi ini kami menyarankan agar pemerintah dapat langsung terjun ke masyarakat dan melihat bagaimana otonomi yang sudah ada sebenarnya, dan dilihat juga komoditas apa yang dapat dikembangkan dari wilayah tersebut. Jika kita mau melihat lebih dekat, tantangan pembangunan disana itu masih sangat tinggi,” pungkas Nia. Sumber foto : www.google.com |
